Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » BPS: Garis Kemiskinan Berau Terus Meningkat Sejak 2016

BPS: Garis Kemiskinan Berau Terus Meningkat Sejak 2016

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
  • visibility 1.004
  • print Cetak

TANJUNG REDEB – Garis kemiskinan di Kabupaten Berau terus mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2016 garis kemiskinan tercatat sebesar Rp465.161 per kapita per bulan. Angka tersebut meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp753.416 per kapita per bulan pada Maret 2025.

Kepala BPS Berau, Yudi Wahyudin, menjelaskan bahwa garis kemiskinan merupakan nilai minimum pengeluaran kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar seseorang tidak dikategorikan miskin. Artinya, penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah angka tersebut tergolong miskin.

Secara umum, kenaikan garis kemiskinan terjadi karena harga kebutuhan dasar, baik makanan maupun nonmakanan, cenderung meningkat setiap tahun. Dalam kurun 2016 hingga 2025, rata-rata kenaikan garis kemiskinan di Berau mencapai sekitar 5,50 persen per tahun.

Meski demikian, secara persentase jumlah penduduk miskin di Berau disebut terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2025 setelah masa pandemi Covid-19.

“Untuk data kemiskinan tahun 2026 memang belum ada, karena kita masih menghitung dari Survei Sosial Ekonomi yang dilaksanakan pada Maret ini. Biasanya rilisnya sekitar bulan Juni setelah proses pengolahan data selesai,” jelas Yudi, Kamis (26/02/26).

Selain itu, BPS juga akan melaksanakan Sensus Ekonomi yang bertujuan mendata seluruh kegiatan usaha di Kabupaten Berau. Untuk perusahaan besar, pendataan dimulai Mei melalui sistem pengisian berbasis email. Sementara itu, usaha kecil dan rumah tangga akan didata secara langsung atau door to door pada Juni hingga Juli mendatang.

BPS berharap partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha agar data yang dihimpun akurat dan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah. (atrf)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dorong DLHK Bangun Laboratorium Sendiri, Komisi II: Sudah Layak

    Dorong DLHK Bangun Laboratorium Sendiri, Komisi II: Sudah Layak

    • calendar_month Rabu, 26 Feb 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.412
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Kenaikan tarif air oleh Perumdam Batiwakkal rupanya tidak lepas dari kualitas air baku, terutama air sungai yang menjadi sumber utama air minum di Kabupaten Berau. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah yang menyebut pencemaran lingkungan membuat proses pengolahan air menjadi lebih sulit dan membutuhkan bahan kimia yang lebih […]

  • Pemkab Berau Lelang 5 Jabatan Strategis, Target Terisi Juli

    Pemkab Berau Lelang 5 Jabatan Strategis, Target Terisi Juli

    • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 388
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau segera membuka seleksi terbuka untuk mengisi lima jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama yang masih kosong di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, mengatakan proses seleksi ditargetkan mulai dibuka dalam waktu dekat dengan tahapan yang harus dilalui peserta secara bertahap. “Jika tidak ada halangan, seleksi segera dibuka […]

  • Kewajiban 80 Persen Tenaga Kerja Lokal Disorot, DPRD Berau Pertimbangkan Ubah Perda

    Kewajiban 80 Persen Tenaga Kerja Lokal Disorot, DPRD Berau Pertimbangkan Ubah Perda

    • calendar_month Selasa, 10 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 471
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyoroti aturan mengenai kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal di Kabupaten Berau yang dinilai masih menimbulkan multitafsir. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) yang menyebutkan porsi tenaga kerja lokal sebesar 80 persen. Menurut Dedy, meskipun angka tersebut tercantum dalam perda, penjabaran pada aturan turunannya […]

  • Transparansi Dipertanyakan, Dugaan Penutupan Informasi Laka Tambang Mencuat

    Transparansi Dipertanyakan, Dugaan Penutupan Informasi Laka Tambang Mencuat

    • calendar_month Senin, 28 Jul 2025
    • account_circle admin
    • visibility 2.134
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Seorang karyawan di salah satu perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Berau berinisial ANS diduga mengalami kecelakaan kerja. Kendati begitu, Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur dan Polres Berau belum mengetahui kepastian informasi tersebut. Koordinator Pengawas ketenagakerjaan Provinsi Kaltim, Sab’an mengungkapkan bahwa pihaknya belum mendapat informasi tersebut. “Kami belum dapat informasi tersebut,” ujarnya […]

  • Setelah Sekolah Viral, PT TRH Bantu Bangun Gedung SDN 001 Filial Birang

    Setelah Sekolah Viral, PT TRH Bantu Bangun Gedung SDN 001 Filial Birang

    • calendar_month Rabu, 29 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 99
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Komitmen Wakil Bupati Berau Gamalis dalam memperjuangkan pembangunan gedung SDN 001 Filial Birang mulai menunjukkan hasil. PT TRH menyatakan kesiapan membantu membangun tujuh ruang kelas baru beserta ruang guru bagi sekolah tersebut. Komitmen itu disampaikan dalam pertemuan Gamalis dengan manajemen PT TRH Wilayah Birang, Kecamatan Gunung Tabur, di ruang kerja Wakil Bupati […]

  • Dinas Perikanan Berau Tegas: Penampung Dilarang Beli Ikan Hasil Setruman

    Dinas Perikanan Berau Tegas: Penampung Dilarang Beli Ikan Hasil Setruman

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 157
    • 0Komentar

    BERAU — Dinas Perikanan Kabupaten Berau memilih mengedepankan pendekatan edukasi dan pembinaan dalam upaya menekan praktik penangkapan ikan ilegal, khususnya dengan metode penyetruman di perairan sungai. Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid, mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab memberi pemahaman kepada nelayan tentang dampak penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Menurut dia, langkah penindakan tidak serta-merta […]

expand_less