MBG Kian Menggeliat di Berau: Anak Sehat, Ekonomi Petani Tumbuh

TANJUNG REDEB – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Pemerintah Kabupaten Berau mulai menunjukkan dampak nyata. Bukan sekadar menjamin kebutuhan gizi ribuan pelajar, inisiatif ini perlahan bergerak menjadi pengungkit ekonomi baru bagi sektor pertanian dan koperasi lokal.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menilai MBG sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Ia meminta organisasi perangkat daerah terkait bekerja serius dan konsisten, karena program ini menyangkut masa depan sumber daya manusia di Bumi Batiwakkal.

“Harapan kami sederhana, anak-anak bisa merasakan manfaatnya secepat mungkin. Dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus hadir sebagai pusat edukasi dan pemenuhan gizi yang benar-benar bekerja untuk masyarakat,” kata Sri Juniarsih.

Tahap awal pelaksanaan kini berjalan melalui dapur utama SPPG di Jalan Karang Mulyo. Di titik ini, ribuan porsi makanan bergizi diproduksi setiap hari dan didistribusikan ke empat sekolah, mencakup jenjang TK hingga SMA. Totalnya mencapai 1.693 porsi per hari sebagai proyek awal sebelum program diperluas.

Jika sistem dapur dan distribusi bekerja optimal, Pemkab Berau telah menyiapkan langkah lanjutan: perluasan cakupan program hingga seluruh kecamatan. Target akhirnya ambisius—80 ribu pelajar per hari dapat menerima makanan bergizi dari dapur SPPG.

Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan, menyebut program ini sebagai peluang besar bagi petani dan koperasi lokal. Kebutuhan pasokan bahan segar dipastikan melonjak seiring pengembangan dapur SPPG. Pisang, jeruk, semangka, dan telur diprediksi menjadi komoditas unggulan yang paling banyak terserap.

“Hampir seluruh menu membutuhkan telur, baik sebagai lauk maupun campuran. Begitu seluruh dapur aktif, permintaan bahan lokal otomatis meningkat,” ujarnya.

Tak hanya buah dan telur, komoditas lain seperti sayur-mayur, ayam, tahu, dan tempe juga diproyeksikan menjadi pasokan rutin. Sementara ikan masih dibatasi penggunaannya karena faktor keamanan pangan pada anak sekolah. Untuk memastikan kualitas bahan baku, pemerintah menggandeng Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) guna menelusuri sumber pasokan dari petani lokal hingga pemasok luar daerah.

Rakhmadi menegaskan, MBG bukan semata program penyedia makanan, melainkan pergerakan ekonomi yang melibatkan banyak pihak. “Ini ikhtiar menyehatkan anak-anak, sekaligus membuka ruang usaha baru untuk petani, koperasi, dan pelaku pangan lokal,” tutupnya. (yf/adv)