Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » Ratusan Pasien di RSUD dr Abdul Rivai Golput

Ratusan Pasien di RSUD dr Abdul Rivai Golput

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Jumat, 29 Nov 2024
  • visibility 1.073
  • print Cetak

TANJUNG REDEB – Ratusan pasien dan pendamping di RSUD Abdul Rivai, harus menelan pil kekecewaan lantaran tak bisa memberikan hak pilihnya dalam gelaran Pilkada Serentak 27 November 2024 lalu. Hal ini pun dibenarkan Direktur RSUD Abdul Rivai, dr.Jusram ketika ditemui Jumat (29/11/2024) siang.

“Kami sudah berupaya mendata dan memberikan surat balasan ke KPU Berau. Termasuk untuk mereka yang dirawat dan pendamping pasien, yang tidak bisa meninggalkan rumah sakit pada saat hari pencoblosan,” ujarnya.

Bukan pertama kalinya, ratusan pemilih juga tercatat golput pada saat Pilpres dan Pileg Februari 2024 lalu. Alasannya pun sama, karena data yang diminta oleh KPU tak kunjung diberikan pihak RSUD Abdul Rivai.

“Karena data yang diminta itu H-7 sebelum pencoblosan. Ini tentu tidak mungkin. Karena orang sakit itu tidak bisa diprediksi. Dan pada Kamis (21/11/2024) data sudah diberikan, kami menunggu tindaklanjut saja dari KPU Berau,” bebernya.

Namun, hingga hari H pemungutan suara, dikatakan Jusram tak ada petugas KPU yang datang untuk mengambil hak pilih pasien maupun pendamping pasien. Padahal, hal itu telah dinantikan oleh para pemilih di rumah sakit pelat merah itu.

“Kami juga menyarankan agar KPU Berau membentuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di RSUD. Tapi ternyata tidak ada,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPU Berau, Budi Harianto, mengatakan jika KPU akan memastikan nakes yang bertugas saat hari pencoblosan bisa tetap menyalurkan hak pilihnya.

“Saat ini kami menunggu data pemilih yang bekerja di RSUD Abdul Rivai untuk mempersiapkan surat suaranya. Selain itu, kami juga menyiapkan petugas khusus untuk pemilih yang tidak dapat menuju TPS atau sedang dirawat inap. Tapi kembali lagi, sesuai regulasi maka data pemilih yang kita terima adalah H-7 pencoblosan,” jelasnya beberapa waktu lalu. (Amel)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dedy Okto Dorong Pemda Sediakan Lahan Parkir Resmi: Parkir Liar Tak Akan Selesai Jika Akar Masalah Tak Disentuh

    Dedy Okto Dorong Pemda Sediakan Lahan Parkir Resmi: Parkir Liar Tak Akan Selesai Jika Akar Masalah Tak Disentuh

    • calendar_month Selasa, 2 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 387
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyoroti maraknya parkir liar di badan jalan yang semakin mengganggu ketertiban serta mengurangi estetika kota, khususnya di wilayah perkotaan Tanjung Redeb. Ia menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari minimnya fasilitas parkir resmi yang tersedia saat ini. Menurut Dedy, beberapa ruas jalan di Tanjung Redeb, termasuk Jalan […]

  • Jelang Lebaran, LPG 3 Kg Mulai Langka di Berau, DPRD Minta Pengawasan Diperketat

    Jelang Lebaran, LPG 3 Kg Mulai Langka di Berau, DPRD Minta Pengawasan Diperketat

    • calendar_month Sabtu, 7 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 295
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – DPRD Kabupaten Berau menyoroti kelangkaan LPG 3 kilogram yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Wakil Ketua I DPRD Berau Subroto meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan distribusi gas bersubsidi tersebut agar ketersediaannya tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. “Pemerintah daerah harus melakukan kontrol lebih ketat […]

  • Dinas Perikanan Buka Ruang Investasi Warga, Budidaya Lele dan Ikan Tawar Mulai Didukung Skala Besar

    Dinas Perikanan Buka Ruang Investasi Warga, Budidaya Lele dan Ikan Tawar Mulai Didukung Skala Besar

    • calendar_month Sabtu, 22 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.320
    • 0Komentar

    BERAU – Budidaya ikan air tawar di Kabupaten Berau hingga kini masih belum banyak digarap serius oleh masyarakat. Padahal, sektor ini memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan tambahan maupun usaha utama. Namun kenyataannya, konsumsi masyarakat Berau masih didominasi ikan laut sehingga pasar ikan air tawar belum tumbuh secara signifikan. Sekretaris Dinas Perikanan […]

  • Sengketa Lahan Ancam Sekolah, Disdik Berau Siaga

    Sengketa Lahan Ancam Sekolah, Disdik Berau Siaga

    • calendar_month Senin, 9 Jun 2025
    • account_circle Redaksi Beraunews
    • visibility 667
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Beberapa sekolah yang hingga kini masih mengalami permasalahan sengketa lahan, menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Berau. Dinas Pendidikan (Disdik) Berau pun menjadi salah satu OPD yang ikut menyoroti masalah ini. Namun, sebagai OPD teknis maka proses belajar mengajar menjadi perhatian utama. “Kita tidak mau proses belajar mengajar ini terganggu meskipun ada permasalahan. […]

  • 123 Desa di Kaltara Masih Gelap, Pemerintah Kejar Elektrifikasi Wilayah Terisolasi

    123 Desa di Kaltara Masih Gelap, Pemerintah Kejar Elektrifikasi Wilayah Terisolasi

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 600
    • 0Komentar

    TANJUNG SELOR – Upaya pemerataan listrik di Kalimantan Utara kembali diuji oleh kerasnya kondisi geografis. Hingga awal 2026, sebanyak 123 desa di provinsi termuda Indonesia ini masih belum menikmati aliran listrik, sebagian besar berada di wilayah terpencil dan terisolasi. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kini memulai langkah konkret dengan melakukan survei lapangan ke […]

  • Bawaslu Kaltim Dorong Kemandirian, Ingin Bisa Eksekusi Langsung Pelanggaran Pemilu

    Bawaslu Kaltim Dorong Kemandirian, Ingin Bisa Eksekusi Langsung Pelanggaran Pemilu

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 713
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Anggota Bawaslu Provinsi Kalimatan Timur, Galeh Akbar, mendorong penguatan kewenangan Bawaslu agar lebih mandiri dalam menangani pelanggaran pemilu. Ia menilai, Bawaslu harus mengeksekusi langsung pelanggaran administrasi tanpa menunggu keputusan KPU. “Kalau sebelumnya hanya bersifat rekomendatif, kini Bawaslu bisa langsung memutus pelanggaran administrasi. Ini langkah besar bagi penegakan integritas pemilu,” ujarnya dalam kegiatan […]

expand_less