Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » UPP Janji Hentikan Aktivitas Jika Terbukti Ada Dokumen Palsu

UPP Janji Hentikan Aktivitas Jika Terbukti Ada Dokumen Palsu

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 23 Agt 2025
  • visibility 350
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TELUK BAYUR – Aktivitas bongkar muat batu bara yang diduga tidak mengantongi izin kembali terjadi di kawasan Jetty Letter S, Jalan Poros Labanan-Teluk Bayur. Aktivitas tersebut berlangsung secara diam-diam, terutama pada malam hari, sehingga menyulitkan pengawasan dari instansi terkait.

Kegiatan tersebut menimbulkan pertanyaan besar terkait legalitas operasional jetty tersebut dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan serta perizinan pertambangan. Pasalnya, lokasi Jetty Letter S sebelumnya juga pernah disorot atas dugaan pelanggaran serupa.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Redeb, Lister Martupa Guring menyampaikan, secara proses kegiatan baik kapal maupun barang sudah dilakukan melalui sistem yang dimiliki oleh Kemenhub. Artinya, kata Dia, sudah melalui verifikasi.

Pun setelah dilakukan pengecekan di sistem, lokasi jetty SSL telah mengantongi izin. Dokumen barang juga telah dilampirkan.

“Kami akan cek kembali memastikan kegiatan sesuai ketentuan kepelabuhanan,” jelasnya.

Disinggung terkait praktik diduga memalsukan dokumen kapal untuk memudahkan operasional bongkar muat batu bara ilegal di Jetty SSL tersebut, Dia menegaskan, jika terbukti akan menghentikan kegiatan operasionalnya.

“Apabila tervalidasi maka akan dilakukan penghentian kegiatan dan proses lebih lanjut,” ucapnya.

“Terkait dokumen kami cek kembali,” tambahnya. (*/tim)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Berau Desak Pemkab Segera Selesaikan Sengketa Tapal Batas Tabalar

    DPRD Berau Desak Pemkab Segera Selesaikan Sengketa Tapal Batas Tabalar

    • calendar_month Sabtu, 1 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Tabalar – Permasalahan tapal batas di Kecamatan Tabalar kembali menjadi sorotan DPRD Berau. Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan sengketa tersebut agar tidak semakin berlarut-larut dan berdampak negatif bagi masyarakat. Menurut Gideon, permasalahan batas wilayah tidak hanya sekadar persoalan administratif, tetapi juga berpengaruh […]

  • Transmigrasi Berbasis Potensi Jadi Upaya Pemerataan Ekraf Kesejahteraan Berau

    Transmigrasi Berbasis Potensi Jadi Upaya Pemerataan Ekraf Kesejahteraan Berau

    • calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 188
    • 0Komentar

    ‎BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau terus memperkuat program transmigrasi sebagai instrumen sosial untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya berorientasi pada penataan wilayah, transmigrasi kini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup warga melalui pengembangan potensi ekonomi lokal. ‎Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, Zulkifli Azhari, menegaskan bahwa pendekatan transmigrasi saat ini lebih menekankan pada penguatan […]

  • PT BBA: Lahan Sengketa di Gunung Sari, Bukan Pandan Sari

    PT BBA: Lahan Sengketa di Gunung Sari, Bukan Pandan Sari

    • calendar_month Rabu, 28 Agt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 629
    • 0Komentar

    Segah — Konflik lahan antara PT Berau Bara Abadi (BBA) dan warga Kampung Pandan Sari, Kecamatan Segah, memasuki babak baru. Perusahaan tambang batu bara ini menegaskan bahwa lahan yang menjadi sumber perselisihan adalah bagian dari wilayah Gunung Sari, bukan Pandan Sari, sebagaimana diklaim oleh warga. Wanda Hatirindah, Kuasa Hukum PT BBA, menyatakan bahwa lahan tersebut […]

  • Disbudpar Berau Tingkatkan Kesiapsiagaan Wisata Air, Pengelola Dilatih BASARNAS–BPBD di Air Terjun Tambalang

    Disbudpar Berau Tingkatkan Kesiapsiagaan Wisata Air, Pengelola Dilatih BASARNAS–BPBD di Air Terjun Tambalang

    • calendar_month Minggu, 7 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 56
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Upaya memperkuat standar keselamatan destinasi wisata alam kembali dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Mitigasi Bencana, Disbudpar menyasar para pengelola wisata berbasis air di Kecamatan Segah—wilayah yang dikenal memiliki banyak destinasi alam dengan tingkat kerawanan tinggi. Segah dipilih bukan tanpa alasan. Kabid Pengembangan Destinasi Wisata Disbudpar Berau, […]

  • Jejak Perang Dunia II di Berau: Bom Peninggalan Jepang Kembali Ditemukan

    Jejak Perang Dunia II di Berau: Bom Peninggalan Jepang Kembali Ditemukan

    • calendar_month Jumat, 7 Feb 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 707
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb– Tim Kompi 3 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Kaltim berhasil melaksanakan peledakan terhadap satu unit bom peninggalan Jepang yang ditemukan oleh warga di Jalan Sungai Buntu, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Komandan Kompi 3 Batalyon C, Hendro, mengungkapkan bahwa bom yang ditemukan tersebut diduga merupakan sisa dari Perang Dunia II. Penemuan bom tersebut bermula […]

  • Terhalang Regulasi Baru, DPRD Tetap Jalankan Pengawasan Penggunaan APBD

    Terhalang Regulasi Baru, DPRD Tetap Jalankan Pengawasan Penggunaan APBD

    • calendar_month Minggu, 1 Jun 2025
    • account_circle admin
    • visibility 97
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb–  Meskipun terhalang adanya regulasi baru dalam hal keterbatasan kewenangan pengawasan, DPRD Berau tetap melakukan tugas dan kewajibannya, yakni mengawasi jalannya pelaksanaan penggunaan APBD. “DPRD memiliki tiga fungsi utama, salah satunya adalah fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan anggaran daerah. Jadi pelaksanaan APBD tetap menjadi bagian dari pengawasan DPRD. Kita memiliki hak untuk […]

expand_less