Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » Diwarnai Sanggahan Saksi, Rapat Pleno KPU Berau Dijaga Ketat TNI-Polri

Diwarnai Sanggahan Saksi, Rapat Pleno KPU Berau Dijaga Ketat TNI-Polri

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Selasa, 3 Des 2024
  • visibility 1.353
  • print Cetak

TANJUNG REDEB– Rapat pleno terbuka terkait penetapan hasil rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024 di Kabupaten Berau berjalan cukup kondusif, dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Brimob.

Rapat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau pada Selasa (3/12/2024) ini disaksikan oleh berbagai pihak, termasuk saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon (paslon) yang terlibat.

Ketua KPU Berau, Budi Harianto, menjelaskan bahwa sejak pagi hari, hasil rekapitulasi untuk 10 dari 13 kecamatan telah dibacakan. Ketiga kecamatan yang belum dibacakan adalah Tanjung Redeb, Teluk Bayur, dan Gunung Tabur, yang akan dibacakan hingga tuntas pada malam hari setelah jeda istirahat.

Selama pleno berlangsung, meskipun secara umum situasi cukup terkendali, terdapat beberapa sanggahan kecil yang dilontarkan oleh saksi dari masing-masing paslon. Bahkan, salah satu saksi paslon menolak hasil rekapitulasi dari salah satu kecamatan, yakni Kecamatan Pulau Derawan yang telah dibacakan.

Meskipun demikian, KPU tetap melanjutkan rapat pleno dengan catatan bahwa ada beberapa protes yang disampaikan oleh saksi, yang nantinya akan dicatat dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Ini adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilihan berjalan dengan transparan dan adil, meskipun ada beberapa perbedaan pendapat yang kami terima,” tambahnya.

Rapat pleno ini merupakan langkah penting dalam rangka menyelesaikan proses rekapitulasi suara pada Pilkada 2024 di Kabupaten Berau, yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang sah serta dapat diterima oleh seluruh pihak.

Hingga berita ini diturunkan, KPU masih melakukan pleno terbuka bersama para PPK dari 13 kecamatan yang ada. (Marta)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemarau Batasi Sumber Air di Kaltim, Dinkes Ingatkan Risiko Diare dan Penyakit Lingkungan

    Kemarau Batasi Sumber Air di Kaltim, Dinkes Ingatkan Risiko Diare dan Penyakit Lingkungan

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 71
    • 0Komentar

    SAMARINDA — Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Timur mulai berdampak pada ketersediaan air bersih. Terbatasnya sumber air membuat masyarakat menyimpan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mengingatkan penyimpanan dan penggunaan air yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu masalah kesehatan. Air tercemar dan sanitasi lingkungan yang buruk berpotensi menjadi […]

  • Aliansi Buruh Berau Beri Rapor Merah untuk Disnakertrans

    Aliansi Buruh Berau Beri Rapor Merah untuk Disnakertrans

    • calendar_month Kamis, 1 Mei 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.503
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Tujuh serikat buruh di Berau layangkan petisi terbuka kepada Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas. Petisi tersebut, disampaikan pada peringatan May Day yang digelar di SM Tower Hotel, Jalan Teuku Umar. Ketua DPC FKUI KSBSI Berau, Ari Iswandi didampingi sejumlah Ketua Serikat Buruh di Berau, membacakan isi petisi yang ditandatangani oleh ketua dan […]

  • Drainase Mampet, Lurah & Warga Langsung Bertindak

    Drainase Mampet, Lurah & Warga Langsung Bertindak

    • calendar_month Selasa, 11 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 823
    • 0Komentar

    Gunung Tabur – Kondisi Jalan H.A.R.M Ayoeb di Kelurahan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, kembali dikeluhkan warga. Pasalnya, jalan tersebut kerap tergenang air usai hujan, diperparah dengan sedimentasi yang menumpuk di tengah jalan. Akibatnya, pengendara, terutama pengguna roda dua, kesulitan melintas. Merespons keluhan tersebut, Lurah Gunung Tabur, Achmad Rizali, bersama personel TNI-Polri, pihak Kecamatan Gunung Tabur […]

  • Berau Masuk Empat Besar Nasional Titik Panas Berstatus Tinggi, Warga Diminta Tingkatkan Kewaspadaan

    Berau Masuk Empat Besar Nasional Titik Panas Berstatus Tinggi, Warga Diminta Tingkatkan Kewaspadaan

    • calendar_month Kamis, 6 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 133
    • 0Komentar

    BERAU – Kabupaten Berau menjadi salah satu daerah dengan jumlah titik panas (hotspot) berstatus High terbanyak di Indonesia dalam 24 jam terakhir berdasarkan data Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan. Data SiPongi mencatat, Berau berada di peringkat keempat nasional untuk kategori hotspot berstatus High dari satelit NASA-MODIS, dengan tiga titik panas yang terdeteksi. […]

  • Antrean BBM Memanjang, Pemprov Kaltim Pertanyakan Pengurangan Kuota

    Antrean BBM Memanjang, Pemprov Kaltim Pertanyakan Pengurangan Kuota

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 74
    • 0Komentar

    SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempertanyakan pengurangan kuota bahan bakar minyak di tengah antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU. Pertamina diminta memastikan pasokan kembali sesuai dengan kebutuhan daerah. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan persoalan kuota menjadi perhatian pemerintah karena berpengaruh langsung terhadap ketersediaan BBM di masyarakat. “Kalau kuota memang kita sudah memberikan, […]

  • Bawaslu Kaltim Dorong Kemandirian, Ingin Bisa Eksekusi Langsung Pelanggaran Pemilu

    Bawaslu Kaltim Dorong Kemandirian, Ingin Bisa Eksekusi Langsung Pelanggaran Pemilu

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 758
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Anggota Bawaslu Provinsi Kalimatan Timur, Galeh Akbar, mendorong penguatan kewenangan Bawaslu agar lebih mandiri dalam menangani pelanggaran pemilu. Ia menilai, Bawaslu harus mengeksekusi langsung pelanggaran administrasi tanpa menunggu keputusan KPU. “Kalau sebelumnya hanya bersifat rekomendatif, kini Bawaslu bisa langsung memutus pelanggaran administrasi. Ini langkah besar bagi penegakan integritas pemilu,” ujarnya dalam kegiatan […]

expand_less