Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » Diwarnai Sanggahan Saksi, Rapat Pleno KPU Berau Dijaga Ketat TNI-Polri

Diwarnai Sanggahan Saksi, Rapat Pleno KPU Berau Dijaga Ketat TNI-Polri

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Selasa, 3 Des 2024
  • visibility 1.452
  • print Cetak

TANJUNG REDEB– Rapat pleno terbuka terkait penetapan hasil rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024 di Kabupaten Berau berjalan cukup kondusif, dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Brimob.

Rapat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau pada Selasa (3/12/2024) ini disaksikan oleh berbagai pihak, termasuk saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon (paslon) yang terlibat.

Ketua KPU Berau, Budi Harianto, menjelaskan bahwa sejak pagi hari, hasil rekapitulasi untuk 10 dari 13 kecamatan telah dibacakan. Ketiga kecamatan yang belum dibacakan adalah Tanjung Redeb, Teluk Bayur, dan Gunung Tabur, yang akan dibacakan hingga tuntas pada malam hari setelah jeda istirahat.

Selama pleno berlangsung, meskipun secara umum situasi cukup terkendali, terdapat beberapa sanggahan kecil yang dilontarkan oleh saksi dari masing-masing paslon. Bahkan, salah satu saksi paslon menolak hasil rekapitulasi dari salah satu kecamatan, yakni Kecamatan Pulau Derawan yang telah dibacakan.

Meskipun demikian, KPU tetap melanjutkan rapat pleno dengan catatan bahwa ada beberapa protes yang disampaikan oleh saksi, yang nantinya akan dicatat dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Ini adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilihan berjalan dengan transparan dan adil, meskipun ada beberapa perbedaan pendapat yang kami terima,” tambahnya.

Rapat pleno ini merupakan langkah penting dalam rangka menyelesaikan proses rekapitulasi suara pada Pilkada 2024 di Kabupaten Berau, yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang sah serta dapat diterima oleh seluruh pihak.

Hingga berita ini diturunkan, KPU masih melakukan pleno terbuka bersama para PPK dari 13 kecamatan yang ada. (Marta)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sampah Berau Capai 154 Ton Per Hari, DPRD Soroti Pengelolaan Limbah HOREKA

    Sampah Berau Capai 154 Ton Per Hari, DPRD Soroti Pengelolaan Limbah HOREKA

    • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
    • account_circle beraunews
    • visibility 95
    • 0Komentar

    BERAU – Persoalan pengelolaan sampah menjadi sorotan dalam dengar pendapat Komisi DPRD Kabupaten Berau, Selasa (22/9/2026). Sektor hotel, restoran, dan kafe atau HOREKA turut menjadi perhatian karena sistem pengelolaan dan pembuangan limbah dinilai masih perlu dibenahi. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK, volume sampah di Kabupaten Berau saat ini mencapai sekitar 154 […]

  • Gas Melon Dipermainkan Oknum, Bupati Berau Minta Pengawasan Diperketat

    Gas Melon Dipermainkan Oknum, Bupati Berau Minta Pengawasan Diperketat

    • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 549
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan tim gabungan dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Satpol PP, kepolisian, dan pihak kelurahan pada Kamis (7/8/2025) pagi menemukan sejumlah pangkalan LPG di Kecamatan Tanjung Redeb menjual gas melon di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan pemerintah. Setidaknya enam pangkalan disasar dalam sidak […]

  • Disnaker Berau Imbau Perusahaan Laporkan Kebutuhan Tenaga Kerja

    Disnaker Berau Imbau Perusahaan Laporkan Kebutuhan Tenaga Kerja

    • calendar_month Senin, 6 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 517
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Berau meminta seluruh perusahaan di wilayahnya untuk melaporkan kebutuhan tenaga kerja secara langsung ke Disnaker. Langkah ini dilakukan guna memastikan proses penyaluran tenaga kerja lokal lebih terarah, transparan, dan sesuai kebutuhan perusahaan. Kepala Disnaker Berau, Zulkifli Azhari, menegaskan bahwa pelaporan kebutuhan tenaga kerja penting agar data ketenagakerjaan lebih […]

  • Pembelian Dibatasi 10 Kg per Orang, Distribusi Beras di Berau Lebih Merata

    Pembelian Dibatasi 10 Kg per Orang, Distribusi Beras di Berau Lebih Merata

    • calendar_month Selasa, 2 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 590
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bersama Perum Bulog kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di pendopo Kecamatan Tanjung Redeb, Sabtu (30/8/2025). Agenda ini bukan hanya untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia, tapi juga menjadi strategi pemerintah daerah menekan laju inflasi. Kegiatan serupa digelar serentak di 13 kecamatan dengan sasaran sekitar 2.700 penerima manfaat. […]

  • Gemilang di Hubspace 2024, Ferdinan Nurdin Persembahkan Prestasi untuk Kalimarau

    Gemilang di Hubspace 2024, Ferdinan Nurdin Persembahkan Prestasi untuk Kalimarau

    • calendar_month Senin, 9 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 599
    • 0Komentar

    Jakarta — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I Kalimarau, Ferdinan Nurdin, turut menghadiri ajang bergengsi Hubspace 2024 yang digelar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, pada Jumat (6/9/2024) lalu. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf […]

  • Lubang Tambang dan Janji yang Belum Tuntas: Evaluasi Izin PT Berau Coal di Ujung Waktu

    Lubang Tambang dan Janji yang Belum Tuntas: Evaluasi Izin PT Berau Coal di Ujung Waktu

    • calendar_month Selasa, 4 Feb 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.521
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB– Izin operasional PT Berau Coal di Kabupaten Berau akan berakhir pada 22 April 2025. Namun, seiring mendekatnya tenggat waktu, masyarakat mulai bersuara, mengungkapkan keluhan yang selama ini terpendam. Anggota DPR RI Komisi XII, Syafruddin, menyampaikan berbagai permasalahan terkait kewajiban perusahaan yang dinilai belum tuntas. Salah satu sorotan utama adalah reklamasi lahan bekas tambang […]

expand_less