Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » Diwarnai Sanggahan Saksi, Rapat Pleno KPU Berau Dijaga Ketat TNI-Polri

Diwarnai Sanggahan Saksi, Rapat Pleno KPU Berau Dijaga Ketat TNI-Polri

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Selasa, 3 Des 2024
  • visibility 1.233
  • print Cetak

TANJUNG REDEB– Rapat pleno terbuka terkait penetapan hasil rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024 di Kabupaten Berau berjalan cukup kondusif, dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Brimob.

Rapat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau pada Selasa (3/12/2024) ini disaksikan oleh berbagai pihak, termasuk saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon (paslon) yang terlibat.

Ketua KPU Berau, Budi Harianto, menjelaskan bahwa sejak pagi hari, hasil rekapitulasi untuk 10 dari 13 kecamatan telah dibacakan. Ketiga kecamatan yang belum dibacakan adalah Tanjung Redeb, Teluk Bayur, dan Gunung Tabur, yang akan dibacakan hingga tuntas pada malam hari setelah jeda istirahat.

Selama pleno berlangsung, meskipun secara umum situasi cukup terkendali, terdapat beberapa sanggahan kecil yang dilontarkan oleh saksi dari masing-masing paslon. Bahkan, salah satu saksi paslon menolak hasil rekapitulasi dari salah satu kecamatan, yakni Kecamatan Pulau Derawan yang telah dibacakan.

Meskipun demikian, KPU tetap melanjutkan rapat pleno dengan catatan bahwa ada beberapa protes yang disampaikan oleh saksi, yang nantinya akan dicatat dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Ini adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilihan berjalan dengan transparan dan adil, meskipun ada beberapa perbedaan pendapat yang kami terima,” tambahnya.

Rapat pleno ini merupakan langkah penting dalam rangka menyelesaikan proses rekapitulasi suara pada Pilkada 2024 di Kabupaten Berau, yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang sah serta dapat diterima oleh seluruh pihak.

Hingga berita ini diturunkan, KPU masih melakukan pleno terbuka bersama para PPK dari 13 kecamatan yang ada. (Marta)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • 74 SPPG di Kaltim Terdampak, Berau Hentikan Sementara Program MBG demi Standar Sanitasi

    74 SPPG di Kaltim Terdampak, Berau Hentikan Sementara Program MBG demi Standar Sanitasi

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 482
    • 0Komentar

    BERAU — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Berau dihentikan sementara sejak Senin, 6 April 2026. Penghentian ini dilakukan menyusul perbaikan sarana dan prasarana di sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala Dinas Pangan Berau yang juga tergabung dalam Satuan Tugas MBG, Rakhmadi Pasarakan, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Badan […]

  • Rp 465 M Dana Kampung Berau untuk Infrastruktur dan Pemberdayaan SDM

    Rp 465 M Dana Kampung Berau untuk Infrastruktur dan Pemberdayaan SDM

    • calendar_month Kamis, 28 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 729
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Selama tahun 2024 ini, Kabupaten Berau mendapatkan kucuran dana untuk kampung dengan jumlah yang cukup besar yakni Rp465 Miliar. Dana inipun telah tuntas disalurkan ke 100 kampung yang ada. “Benar sudah disalurkan semua, dan realisasinya juga maksimal. Banyak program yang bisa dilakukan masyarakat dari dana kampung itu, bukan hanya untuk infrastruktur,” ujar Kepala […]

  • Rawat Jalan Jadi Prioritas Awal Pelayanan

    Rawat Jalan Jadi Prioritas Awal Pelayanan

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 518
    • 0Komentar

    BERAU — Pemerintah Kabupaten Berau mematangkan kesiapan operasional rumah sakit baru yang berlokasi di Jalan Sultan Agung. Bupati Berau, Sri Juniarsih, meninjau langsung fasilitas tersebut pada Senin (27/4/2026), dengan fokus awal pada pembukaan layanan rawat jalan. Dalam peninjauan itu, Sri menegaskan proses pemindahan layanan dan penataan fasilitas tidak dapat dilakukan secara instan. Ia menyebut masih […]

  • APBD Harus Dinikmati Merata Oleh Masyarakat

    APBD Harus Dinikmati Merata Oleh Masyarakat

    • calendar_month Kamis, 16 Nov 2023
    • account_circle admin
    • visibility 805
    • 0Komentar

    (16/11/2023) Beraunews.id, Tanjung Redeb — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau pada 2024 mendatang menyentuh angka Rp 4 triliun. Jumlah ini meningkat dibandingkan APBD 2023 yang sebesar Rp 3,8 triliun. Juru Bicara (Jubir) Fraksi PDI-P DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, mengungkapkan, dengan bertambahnya jumlah anggaran, pembangunan harus dilakukan berkesinambungan. “Pemkab Berau harus melaksanakan pembangunan […]

  • DPRD Kaltara Usulkan Konektivitas Jalan Tanjung Batu-Berau untuk Percepat Suplai ke KIPI

    DPRD Kaltara Usulkan Konektivitas Jalan Tanjung Batu-Berau untuk Percepat Suplai ke KIPI

    • calendar_month Sabtu, 12 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.367
    • 0Komentar

    TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) baru-baru ini. Dalam kunjungannya tersebut, Achmad Djufrie membahas dua isu utama yang berkaitan dengan peningkatan konektivitas antarwilayah, khususnya antara Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, dan Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, […]

  • Bawaslu Kaltim Dorong Kemandirian, Ingin Bisa Eksekusi Langsung Pelanggaran Pemilu

    Bawaslu Kaltim Dorong Kemandirian, Ingin Bisa Eksekusi Langsung Pelanggaran Pemilu

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 739
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Anggota Bawaslu Provinsi Kalimatan Timur, Galeh Akbar, mendorong penguatan kewenangan Bawaslu agar lebih mandiri dalam menangani pelanggaran pemilu. Ia menilai, Bawaslu harus mengeksekusi langsung pelanggaran administrasi tanpa menunggu keputusan KPU. “Kalau sebelumnya hanya bersifat rekomendatif, kini Bawaslu bisa langsung memutus pelanggaran administrasi. Ini langkah besar bagi penegakan integritas pemilu,” ujarnya dalam kegiatan […]

expand_less