Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » Diwarnai Sanggahan Saksi, Rapat Pleno KPU Berau Dijaga Ketat TNI-Polri

Diwarnai Sanggahan Saksi, Rapat Pleno KPU Berau Dijaga Ketat TNI-Polri

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Selasa, 3 Des 2024
  • visibility 1.446
  • print Cetak

TANJUNG REDEB– Rapat pleno terbuka terkait penetapan hasil rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024 di Kabupaten Berau berjalan cukup kondusif, dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Brimob.

Rapat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau pada Selasa (3/12/2024) ini disaksikan oleh berbagai pihak, termasuk saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon (paslon) yang terlibat.

Ketua KPU Berau, Budi Harianto, menjelaskan bahwa sejak pagi hari, hasil rekapitulasi untuk 10 dari 13 kecamatan telah dibacakan. Ketiga kecamatan yang belum dibacakan adalah Tanjung Redeb, Teluk Bayur, dan Gunung Tabur, yang akan dibacakan hingga tuntas pada malam hari setelah jeda istirahat.

Selama pleno berlangsung, meskipun secara umum situasi cukup terkendali, terdapat beberapa sanggahan kecil yang dilontarkan oleh saksi dari masing-masing paslon. Bahkan, salah satu saksi paslon menolak hasil rekapitulasi dari salah satu kecamatan, yakni Kecamatan Pulau Derawan yang telah dibacakan.

Meskipun demikian, KPU tetap melanjutkan rapat pleno dengan catatan bahwa ada beberapa protes yang disampaikan oleh saksi, yang nantinya akan dicatat dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Ini adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilihan berjalan dengan transparan dan adil, meskipun ada beberapa perbedaan pendapat yang kami terima,” tambahnya.

Rapat pleno ini merupakan langkah penting dalam rangka menyelesaikan proses rekapitulasi suara pada Pilkada 2024 di Kabupaten Berau, yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang sah serta dapat diterima oleh seluruh pihak.

Hingga berita ini diturunkan, KPU masih melakukan pleno terbuka bersama para PPK dari 13 kecamatan yang ada. (Marta)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Target 400 Ton Beras Murah: Polres Berau Siapkan Gerai Hingga Desember

    Target 400 Ton Beras Murah: Polres Berau Siapkan Gerai Hingga Desember

    • calendar_month Kamis, 14 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 711
    • 0Komentar

    TELUK BAYUR – Polres Berau kembali menyalurkan beras murah SPHP untuk masyarakat Kabupaten Berau. Namun kali ini penyaluran difokuskan di depan pasar Sanggam Adji Dilayas (SAD) agar masyarakat sekitar Kecamatan Gunung Tabur hingga Teluk Bayur. Kegiatan yang bekerjasama dengan Bulog Berau ini, bertepatan dengan kegiatan pasar pangan murah Polri, yang digelar serentak seluruh Indonesia. Dan […]

  • Keluhan Drainase Terus Mengemuka

    Keluhan Drainase Terus Mengemuka

    • calendar_month Rabu, 26 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 631
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Genangan air bahkan hingga menyebabkan banjir masih menjadi keluhan hampir di setiap reses para anggota DPRD Berau. Seperti reses yang dilakukan anggota DPRD Berau, Oktavia di Kelurahan Karang Ambun beberapa waktu lalu. “Beberapa keluhan masyarakat yang selalu saya temui itu masih soal permasalahan banjir. Padahal anggaran daerah kita cukup besar. Harusnya untuk […]

  • Kontraktor Berau Keluhkan Pembayaran Tertunda, BPKAD Belum Bisa Pastikan Jadwal Pencairan

    Kontraktor Berau Keluhkan Pembayaran Tertunda, BPKAD Belum Bisa Pastikan Jadwal Pencairan

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 157
    • 0Komentar

    BERAU – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Berau belum dapat memastikan jadwal pembayaran kepada sejumlah kontraktor yang mengaku telah menyelesaikan pekerjaan mereka. Pencairan pembayaran masih bergantung pada ketersediaan uang di kas daerah dan realisasi pendapatan hingga akhir 2026. Kepala BPKAD Berau, Sapran, membenarkan bahwa pembayaran belanja pemerintah daerah saat ini harus disesuaikan dengan […]

  • Aset Kampung Jangan Menganggur

    Aset Kampung Jangan Menganggur

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle admin
    • visibility 77
    • 0Komentar

    BERAU – Pemerintah kampung di Kabupaten Berau didorong tidak terus bergantung pada sumber pendapatan yang selama ini tersedia. Pengembangan potensi ekonomi lokal dinilai perlu menjadi strategi untuk memperkuat kemandirian keuangan kampung sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau meminta setiap pemerintah kampung mulai memetakan peluang usaha berdasarkan karakteristik wilayah masing-masing. […]

  • Tak Perlu Jalur Rumit Lagi, Speed Boat Berau–Tarakan Permudah Akses Kesehatan

    Tak Perlu Jalur Rumit Lagi, Speed Boat Berau–Tarakan Permudah Akses Kesehatan

    • calendar_month Rabu, 18 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 711
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Pelayaran perdana speed boat SRI EVA rute Berau–Tarakan resmi beroperasi pada Selasa, 17 Maret 2026. Peluncuran layanan ini digelar di Dermaga Sanggam, Tanjung Redeb, sebagai upaya memperkuat konektivitas transportasi laut antara Kabupaten Berau dan wilayah Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah Berau Muhammad Said menyampaikan apresiasi kepada operator dan pihak terkait atas terealisasinya layanan […]

  • Kabar Good News buat Daerah, Gaji PPPK 2027 Bakal Ditanggung Pusat

    Kabar Good News buat Daerah, Gaji PPPK 2027 Bakal Ditanggung Pusat

    • calendar_month Rabu, 30 Sep 2026
    • account_circle beraunews
    • visibility 87
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pemerintah pusat dan DPR RI menyiapkan anggaran Rp23 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027 untuk membayar gaji dan honorarium pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di daerah. Anggaran tersebut terutama menyasar PPPK yang bekerja sebagai tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Kebijakan ini diproyeksikan sekaligus mengurangi beban belanja pegawai […]

expand_less