Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Lingkungan » FPK Desak Pemkab Berau Awasi Ketat Aktivitas Pertambangan

FPK Desak Pemkab Berau Awasi Ketat Aktivitas Pertambangan

  • account_circle admin
  • calendar_month Senin, 22 Jul 2024
  • visibility 1.101
  • print Cetak

Beraunews.id, Tanjung Redeb — Permasalahan aktivitas pertambangan PT.Berau Coal yang dianggap melanggar aturan, terus bergulir. Senin (22/7/2024) siang, puluhan pemuda yang menamakan dirinya Front Pemuda Kaltim (FPK) mendatangi kantor Bupati Berau, untuk menyuarakan hal ini.

Ditemui Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, mediasi dan diskusi bersama FPK dilakukan secara terbuka, di ruang rapat Kakaban Setkab Berau. Berjalan cukup alot, pembahasan masih terbentur pada soal kewenangan izin aktivitas pertambangan.

“Berbicara kewenangan, tentunya sesuai aturan itu adalah milik pemerintah pusat. Tapi karena ini aktivitasnya di daerah kita, maka tidak bisa juga lantas tutup mata,” tegas Sekda saat membuka pembahasan bersama FPK.

Dikatakannya, secara kelembagaan, Pemkab tetap mensupport semua investasi yang masuk ke Berau. Tapi bagaimana caranya kemudian agar investasi ini pemanfaatan potensi daerahnya, tidak meninggalkan efek atau merugikan bagi daerah.

“Jadi sesuai dengan yang diutarakan baik dari perwakilan FPK maupun DLHK, kalaupun kewenangan itu daerah tidak dapat, namun pengawasan kalau bisa harus ada di kabupaten,” tambahnya.

Sekda menyebut, meskipun semua tuntutan terkait aktivitas pertambangan PT.Berau Coal itu merujuk kepada pelanggaran aturan, namun dalam hasil rangkuman diskusi itu tidak bisa menyatakan ini salah, ini benar, ini ada melanggar atau tidak melanggar.

“Tapi bagaimana kemudian, kita menjaga investasi yang ada di Kalimantan Timur ini, terutama di Kabupaten Berau untuk tetap berlanjut. Tentunya kembali kepada aturan yang sudah ada,” kata Said.

Terkait pengawasan aktivitas pertambangan pun, dikatakannya sampai kapanpun jika tidak ada perubahan peraturan, maka akan terus mengalami kesulitan. Karena muaranya adalah di aturan. Dan ketika aturan itu tidak memberikan kewenangan kepada daerah, maka kita juga tidak bisa melakukan apa-apa.

Artinya, harapannya setelah ini nanti supaya dapat support kewenangan pengawasan dan evaluasi terhadap perizinan itu ada di Kabupaten. Karena kita yang merasakan langsung dampak dari proses pertambangan itu.

“Kita tidak bisa menyatakan itu murni dari kepentingan Pemkab, tapi ini kan murni secara umum wilayah-wilayah pertambangan. Sehingga kita akan upayakan untuk kawal apa yang sudah menjadi hasil diskusi tadi,” pungkasnya. (Amel)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Berau Perketat Standar Keamanan Destinasi Wisata Demi Keselamatan Pengunjung

    Pemkab Berau Perketat Standar Keamanan Destinasi Wisata Demi Keselamatan Pengunjung

    • calendar_month Rabu, 5 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 476
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Sebuah insiden yang terjadi di salah satu destinasi wisata di Berau menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau. Situasi tersebut menjadi pengingat bahwa aspek keamanan dan keselamatan pengunjung wajib menjadi prioritas utama dalam pengelolaan objek wisata. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Disbudpar Berau, Samsiah Nawir, menegaskan bahwa […]

  • Djoko Sumardiono tampil dalam konferensi pers virtual BMKG tentang prediksi musim hujan Kalimantan Timur

    El Nino Kuat, Musim Hujan Kaltim 2026-2027 Diprediksi Lebih Singkat

    • calendar_month Selasa, 13 Okt 2026
    • account_circle beraunews
    • visibility 77
    • 0Komentar

    El Nino di Kalimantan Timur diperkirakan masih berlangsung hingga 2027. Musim hujan 2026-2027 diprediksi lebih singkat dan datang lebih lambat di sejumlah wilayah.

  • Kursi Pelatihan Dikurangi, Minat Warga Berau Belajar Kelola Perpustakaan Justru Naik

    Kursi Pelatihan Dikurangi, Minat Warga Berau Belajar Kelola Perpustakaan Justru Naik

    • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 336
    • 0Komentar

    BERAU – Pemangkasan anggaran tahun ini ikut menyeret sejumlah program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kabupaten Berau. Beberapa kegiatan harus disesuaikan, sebagian lain dikurangi. Namun satu agenda tetap dipertahankan: pelatihan pengelolaan dasar perpustakaan, meski digelar dengan fasilitas serba terbatas. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau, Rabiatul Islamiah, menjelaskan bahwa penyesuaian dilakukan terutama pada pos […]

  • Jelang Nataru, Ketua DPRD Berau Dorong Operasi Pasar untuk Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok

    Jelang Nataru, Ketua DPRD Berau Dorong Operasi Pasar untuk Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok

    • calendar_month Jumat, 22 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 630
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Ketua DPRD, Dedy Okto Nooryanto, meminta agar dinas-dinas yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat segera memantau dan memastikan kestabilan harga di pasar menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Menurutnya, potensi lonjakan harga menjelang musim liburan dan perayaan akhir tahun sering kali menjadi perhatian utama bagi masyarakat, sehingga pemerintah daerah perlu proaktif dalam […]

  • Berangkatkan 800 Atlet ke Porprov Kaltim VIII, Berau Bidik Hasil Terbaik di Paser

    Berangkatkan 800 Atlet ke Porprov Kaltim VIII, Berau Bidik Hasil Terbaik di Paser

    • calendar_month Rabu, 11 Nov 2026
    • account_circle admin
    • visibility 65
    • 0Komentar

    BERAU — Sebanyak 800 atlet Kabupaten Berau dipersiapkan untuk berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur VIII di Kabupaten Paser. Kontingen tersebut dilepas langsung Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, di Kakaban Akuatik, Rabu (11/11/2026). Dalam pelepasan tersebut, Sri Juniarsih mengingatkan para atlet agar menjaga nama baik daerah selama mengikuti kompetisi. Ia meminta seluruh kontingen tampil […]

  • Tetapkan UMK 2023 Berau Jadi Rp 3,6 juta

    Tetapkan UMK 2023 Berau Jadi Rp 3,6 juta

    • calendar_month Kamis, 16 Nov 2023
    • account_circle admin
    • visibility 764
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Dewan Pengupahan Kabupaten Berau, menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Berau 2023 naik sebesar 6,76 persen menjadi Rp.3.675.887. Kenaikan ini diyakini sebagai salah satu yang terbesar di Kaltim. Besaran upah ini ditetapkan bersama oleh dewan pengupahan yang beranggotakan perwakilan pekerja, pengusaha, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik Berau dan akademisi, mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan […]

expand_less