Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » Lubang Tambang dan Janji yang Belum Tuntas: Evaluasi Izin PT Berau Coal di Ujung Waktu

Lubang Tambang dan Janji yang Belum Tuntas: Evaluasi Izin PT Berau Coal di Ujung Waktu

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Selasa, 4 Feb 2025
  • visibility 999
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TANJUNG REDEB– Izin operasional PT Berau Coal di Kabupaten Berau akan berakhir pada 22 April 2025. Namun, seiring mendekatnya tenggat waktu, masyarakat mulai bersuara, mengungkapkan keluhan yang selama ini terpendam.

Anggota DPR RI Komisi XII, Syafruddin, menyampaikan berbagai permasalahan terkait kewajiban perusahaan yang dinilai belum tuntas. Salah satu sorotan utama adalah reklamasi lahan bekas tambang yang masih jauh dari harapan.

“Di sana masih banyak lubang tambang yang menganga,” ujar Syafruddin.

Lubang-lubang tambang yang dibiarkan terbuka ini bukan sekadar pemandangan yang mengganggu, tetapi juga menjadi ancaman bagi lingkungan dan keselamatan masyarakat. Kasus-kasus kecelakaan di lubang bekas tambang di berbagai daerah seharusnya menjadi pengingat akan bahaya yang mengintai.

Tak hanya soal reklamasi, warga juga mengeluhkan sengketa lahan yang belum terselesaikan serta dampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

“Artinya, akibat dari tambang Berau Coal ini, banyak juga terjadi pencemaran,” tambahnya.

Mendengar keluhan masyarakat, Syafruddin mendesak pemerintah untuk tidak terburu-buru memperpanjang izin operasional PT Berau Coal. Ia menegaskan bahwa sebelum izin diperpanjang, evaluasi menyeluruh harus dilakukan.

“Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya selaku wakil rakyat meminta agar ditahan dulu perpanjangan izinnya. Sebaiknya kita evaluasi dulu secara total,” tegasnya.

Permintaan ini sejalan dengan kekhawatiran publik bahwa tanpa evaluasi yang ketat, perpanjangan izin hanya akan melanggengkan masalah lama. Kini, masyarakat menanti langkah konkret dari pemerintah. Akankah izin diperpanjang begitu saja, atau justru dijadikan momentum untuk menuntut tanggung jawab yang selama ini tertunda? Waktu terus berjalan, dan masa depan Berau kini menunggu keputusan besar. (*)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kondisi Kelistrikan Berau Meningkat, PLN Diminta Sesuaikan dengan Pertumbuhan Investasi

    Kondisi Kelistrikan Berau Meningkat, PLN Diminta Sesuaikan dengan Pertumbuhan Investasi

    • calendar_month Sabtu, 21 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 567
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Kisruh perihal pelayanan PLN UP3 Berau yang tidak maksimal, terus mendapat tanggapan dari berbagai pihak, tak terkecuali Agus Wahyudi, mantan Penjabat Sekda Berau. Sebagai pelanggan PLN, ia mengatakan perusahaan yang bernaung di bawah BUMN tersebut mestinya melakukan komunikasi tatap muka bersama dengan sejumlah pihak-pihak terkait termasuk masyarakat sebagai pelanggan yang mengandalkan jasa […]

  • Dinkes Kaltim Gencarkan Evaluasi untuk Eliminasi Malaria di Seluruh Kabupaten/Kota

    Dinkes Kaltim Gencarkan Evaluasi untuk Eliminasi Malaria di Seluruh Kabupaten/Kota

    • calendar_month Sabtu, 2 Nov 2024
    • account_circle admin
    • visibility 741
    • 0Komentar

    Samarinda  – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tatalaksana Malaria dan Jejaring Layanan Malaria guna memperkuat upaya penanganan kasus dan mendorong eliminasi malaria di seluruh kabupaten/kota. “Malaria masih menjadi tantangan kesehatan serius di Kalimantan Timur. Kita perlu terus berupaya menurunkan angka kasus dan memperluas cakupan eliminasi ke seluruh wilayah,” kata […]

  • Keterbatasan Alat, Perawatan PJU di Berau Terkendala

    Keterbatasan Alat, Perawatan PJU di Berau Terkendala

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Redaksi Beraunews
    • visibility 386
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Masih banyaknya penerangan jalan umum (PJU) yang mati di Kabupaten Berau, membuat masyarakat mempertanyakan keberadaan Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai OPD yang menangani hal ini. Ditemui beberapa waktu lalu, Kabid Penerangan Jalan Umum Dishub Berau menyatakan jika bukan semuanya menjadi tanggung jawab Dishub Berau. “Jadi ada beberapa titik yang memang PJU nya merupakan […]

  • Di Balik Antrean SPBU: Solar Subsidi Mengalir ke Tambang Batu Bara Ilegal?

    Di Balik Antrean SPBU: Solar Subsidi Mengalir ke Tambang Batu Bara Ilegal?

    • calendar_month Rabu, 29 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 881
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Aktivitas penambangan tanpa izin (Peti) di Kabupaten Berau, masih menjadi sorotan. Dalam menjalankan operasionalnya, para pelaku penambangan ilegal ini diketahui menggunakan alat berat seperti ekskavator dan truk besar untuk mengangkut batu bara dari lokasi tambang ke jetty. Diduga, untuk mendukung kelancaran operasional tersebut, para penambang memilih untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) […]

  • DPRD Berau Desak Pemkab Segera Selesaikan Sengketa Tapal Batas Tabalar

    DPRD Berau Desak Pemkab Segera Selesaikan Sengketa Tapal Batas Tabalar

    • calendar_month Sabtu, 1 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 290
    • 0Komentar

    Tabalar – Permasalahan tapal batas di Kecamatan Tabalar kembali menjadi sorotan DPRD Berau. Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan sengketa tersebut agar tidak semakin berlarut-larut dan berdampak negatif bagi masyarakat. Menurut Gideon, permasalahan batas wilayah tidak hanya sekadar persoalan administratif, tetapi juga berpengaruh […]

  • Kebijakan Pusat Diterapkan, DPRD Berau Dorong Lulusan Guru Ikuti Seleksi ASN

    Kebijakan Pusat Diterapkan, DPRD Berau Dorong Lulusan Guru Ikuti Seleksi ASN

    • calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 299
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Berau Thamrin menyoroti dampak kebijakan terbatasnya Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan serta penghapusan tenaga honorer terhadap ketersediaan tenaga pendidik di sejumlah sekolah di daerah tersebut. Menurut dia, kebijakan tersebut membuat sebagian lulusan pendidikan keguruan kesulitan untuk mengabdi sebagai guru karena terbentur regulasi yang berlaku. Thamrin menjelaskan untuk […]

expand_less